JAKARTA - Ratusan ribu sekolah rusak,
jutaan anak putus sekolah, dan hanya segelintir lulusan SMA melanjutkan
ke pendidikan tinggi. Ternyata, semua itu bukan masalah terpenting dalam
pendidikan Indonesia.
"Isu terpenting pendidikan di Tanah Air adalah guru, guru, guru,"
ungkap Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Dr. Hafid Abbaf dalam
Peluncuran Buku dan Dikusi Studi Latar Belakang Penyusunan RPJMN Bidang
Pendidikan 2015-2019 di Hotel Sangrila, Jakarta, Jumat (25/9/2015).
Hafid menilai, banyak kesalahan pemerintah dalam menangani garda terdepan pendidikan Indonesia itu. Penanganan yang fatal, kata Hafid, adalah pada sertifikasi.
Sertifikasi guru Indonesia tidak berorientasi kelas dan kegiatan belajar mengajar. Hafid membandingkan, program sertifikasi bagi guru Filipina ditujukan bagi mereka yang berhasil meningkatkan kualitas pendidikan di kelas.
"Model yang dilakukan dalam sertifikasi dan portofolio hanya formalitas semata," sesalnya.
Kondisi ini diperburuk dengan pergeseran fungsi Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK). Lembaga yang seharusnya bisa mencetak guru profesional, menjadi tidak fokus lagi menjalankan fungsinya.
"Sejak LPTK menjadi universitas, ada prioritas lain yang dijalankan untuk membina pendidikan non keguruan," ujarnya.
Sebagai upaya memperbaiki kualitas dan kompetensi guru Indonesia, pemerintah pun menggelar Uji Kompetensi Guru (UKG). Bahkan, pada November 2015, ujian tersebut wajib diikuti semua guru se-Nusantara.
Hasil UKG nantinya akan menjadi acuan program pelatihan lanjutan yang harus dijalani para guru. Kelompok guru dengan nilai UKG rendah harus menjalani lebih banyak pelatihan ketimbang para guru yang mendapat nilai tinggi pada UKG.
( OKEZONE.COM - agus.3108 )
Hafid menilai, banyak kesalahan pemerintah dalam menangani garda terdepan pendidikan Indonesia itu. Penanganan yang fatal, kata Hafid, adalah pada sertifikasi.
Sertifikasi guru Indonesia tidak berorientasi kelas dan kegiatan belajar mengajar. Hafid membandingkan, program sertifikasi bagi guru Filipina ditujukan bagi mereka yang berhasil meningkatkan kualitas pendidikan di kelas.
"Model yang dilakukan dalam sertifikasi dan portofolio hanya formalitas semata," sesalnya.
Kondisi ini diperburuk dengan pergeseran fungsi Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK). Lembaga yang seharusnya bisa mencetak guru profesional, menjadi tidak fokus lagi menjalankan fungsinya.
"Sejak LPTK menjadi universitas, ada prioritas lain yang dijalankan untuk membina pendidikan non keguruan," ujarnya.
Sebagai upaya memperbaiki kualitas dan kompetensi guru Indonesia, pemerintah pun menggelar Uji Kompetensi Guru (UKG). Bahkan, pada November 2015, ujian tersebut wajib diikuti semua guru se-Nusantara.
Hasil UKG nantinya akan menjadi acuan program pelatihan lanjutan yang harus dijalani para guru. Kelompok guru dengan nilai UKG rendah harus menjalani lebih banyak pelatihan ketimbang para guru yang mendapat nilai tinggi pada UKG.
( OKEZONE.COM - agus.3108 )
Tidak ada komentar:
Posting Komentar